Kesesuaian Antara Demokrasi Dan Islam

Oleh :

M. Rifqi Syahrizal (Mahasiswa FISIP, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Pergulatan Agama dan Negara sudah banyak terjadi sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Banyak momen-momen yang tak terlupakan selama pergulatan itu terjadi, bahkan hal tersebut menjadi catatan hitam dan pengalaman kelam tersendiri bagi kelompok tertentu. Agama dan Negara memang merupakan dua variabel yang berbeda, dan terkadang sulit untuk mempertemukan keduanya karena terdapat otoritas dan scope yang berbeda pula, entah dalam aturan, hukum, bahkan tujuannya. Inilah alasan yang terkadang memicu pergulatan tersebut dapat terjadi.

Demikian pula Islam, sebagai Agama yang juga mengalami pergulatan-pergulatan dengan Negara. Sepanjang sejarah umat Islam, pergulatan Agama dan Negara tak dapat terhindarkan. Dari zaman Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bahkan sampai saat ini, Islam dan Negara selalu berada dalam lingkaran konflik tersendiri. 

Sebagai contoh Indonesia, negara dengan mayoritas penduduknya adalah orang Islam (Muslim). Pergulatan Islam dan Negara juga sering kali terjadi. Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi dan memiliki landasan dasar Pancasila terkadang menimbulkan benturan dengan beberapa kelompok umat Islam ‘radikal’ yang ada di Indonesia. Beberapa bentuk aksi radikal pun dapat terlihat dengan jelas, sebagai bentuk protes atau kritik terhadap sistem negara, atau negara itu sendiri, yang tidak sesuai dengan kelompok tersebut. Selain itu, citra buruk yang melanda pemerintahan dan negara seolah menimbulkan mosi tidak percaya terhadap negara yang menaungi kehidupan beragama di Indonesia, khususnya agama Islam. Banyak yang menggambarkan hal ini sebagai benturan sistemik, antara sistem demokrasi dan Islam itu sendiri. Sehingga terkadang orang, termasuk umat Islam Indonesia, dihadapkan dengan pilihan yang harus dipilih untuk dapat menyesuaikan sebuah sistem dengan kehidupan sosial-agama di Indonesia.

Benturan dan pilihan yang dihadapkan kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, menimbulkan sebuah pertanyaan, “Apakah Demokrasi di Indonesia sesuai dengan Islam, atau tidak?”. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu demokrasi, untuk selanjutnya dapat ditelaah dan dipahami tentang kesesuaiannya dengan Islam.

Secara substansial, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (goverment of the people, goverment by the people, and goverment by the people). Demokrasi dalam teori dan praktiknya memiliki nilai-nilai yang dicoba untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara, diantaranya nilai kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sebagaimana substansinya. Sistem demokrasi, pertama kali muncul dan diciptakan memang bukan di dalam sejarah peradaban umat Islam. Namun jika dipahami, demokrasi memiliki kesamaan pada nilai-nilai yang dijunjung oleh Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat unsur fleksibilitas dalam sistem demokrasi, dimana aturan mainnya dapat ditentukan oleh rakyat atau penduduk dalam suatu negara. Sehingga demokrasi dapat memiliki kesesuaian dengan kehidupan socio-religi yang ada di suatu negara, termasuk Indonesia. Walaupun di sisi lain, terdapat batasan-batasan tertentu yang tak boleh diintervensi satu sama lain, seperti kewajiban beragama, syariat dan lain-lain, karena jika hal ini diintervensi akan menyalahi substansi demokrasi dan menimbulkan konflik.

Demokrasi adalah salah satu alat untuk mencapai kehidupan bernegara yang baik, adil dan makmur. Selain itu, demokrasi hanyalah salah satu bagian yang turut mengembangkan dan mengkonstruksi kehidupan bernegara dan socio-religi. Dapat dikatakan pula bahwa demokrasi adalah alat pinjaman untuk umat Islam dengan bertujuan mencapai kehidupan bernegara yang baik, adil dan makmur. Sehingga ketika umat Islam yang menggunakannya hanya menjadi pengguna dari demokrasi, tidak menjadi orang lain yang menafikan nilai ke-Islaman, tapi tetap menjadi diri sendiri sebagai umat Islam. Dalam sejarah umat Islam, hal ini sama seperti ketika filsafat Yunani digunakan untuk mengembangkan filsafat Islam, sehingga filsafat Yunani turut mempengaruhi perkembangan filsafat Islam itu sendiri dan filsafat Islam berkembang dengan pesat. Namun, di sisi lain filsafat Islam memiliki perbedaan signifikan yang tak dapat diintervensi oleh filsafat Yunani. Itulah mengapa filsafat Islam tetap menjadi dirinya, bukan yang lain, walaupun perkembangannya banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani.

Dalam kehidupan bernegara sebuah sistem dan agama didalamnya bukan menjadi sebuah indikator atau tolak ukur untuk mencapai negara yang baik, adil dan makmur. Itulah mengapa, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran di negara demokrasi murni, negara demokrasi yang mayoritas penduduknya orang Islam, ataupun negara dengan khilafiah(beberapa orang menyebutnya negara Islam), karena semua tergantung pada penduduk-penduduk dan pemerintahannya. Selain itu, keberadaan masyarakat dan negara yang baik bukan tergantung pada agama. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibn Khaldun dalam Muqadimah, bahwa adanya masyarakat, negara, dan peradaban tidak bergantung pada adanya agama. Tapi nilai-nilailah yang menentukan seperti apa masyarakat, negara dan peradaban.

Tuhan meridhai negara yang adil, meski didalamnya orang-orang kafir
Tapi, Tuhan tidak meridhai negara yang zalim, meski didalamnya orang-orang mukmin”
(Ibn Taimiyyah)

Wallahu a’lam bishawab…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s